Tekanan yang Dihadapi oleh Mahasiswa di Luar Negeri

Pagi ini saya menerima kabar yang sangat mengejutkan. Seorang mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S3 di Australia telah melakukan percobaan bunuh diri. Hal tersebut dilakukan di tempat tinggalnya. Untungnya, seorang teman kosnya sempat memergokinya dan segera menelpon polisi. Akhirnya mahasiswi tersebut dibawa ke rumah sakit dan harus menjalani perawatan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di negeri orang tidak dapat dianggap enteng. Perlu perjuangan yang ekstra keras untuk bisa survive. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa belajar di luar negeri melalui program beasiswa sangat menyenangkan. Tapi bagi pihak yang mengalaminya, hal tersebut belum tentu benar.

Iklan

Dunia Sudah Gila…

Coba perhatikan apa yang menjadi headline di surat kabar atau televisi nasional beberapa hari terakhir ini. Sebuah berita tentang seorang kyai yang menikahi seorang gadis berumur 12 tahun…! Sangat disayangkan seseorang yang katanya kyai sampai melakukan hal seperti itu. Benar-benar… dunia ini sudah sakit dan gila.

Saya memahami bahwa pernikahan merupakan domain pribadi si kyai dan pernikahan tersebut telah disetujui oleh orangtua si gadis serta diperbolehkan oleh agama, tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi lain.

1. Dari segi mental. Apakah si gadis benar-benar siap menikah? Pernikahan bukan hanya masalah kebutuhan biologis dan nafsu belaka, tapi lebih dari itu. Dibutuhkan kedewasaan, komunikasi, dan pemahaman dari kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

2. Masa depan. Dengan melakukan pernikahan, gadis tersebut harus berhenti sekolah dan masa depan yang sudah terbentang terpaksa ditinggalkan. Padahal menurut informasi, prestasi akademik yang dimilikinya boleh dikatakan bagus.

3. Sikap adil. Memiliki istri lebih dari 1 memang diperbolehkan oleh agama, tetapi syarat-syaratnya cukup berat yaitu ADIL. Adil di sini bukan hanya masalah materi tapi juga masalah hati. Bisakah manusia membagi perasaannya dengan adil? Saya rasa cukup sulit…

Semoga saja, kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dan semoga saja pemerintah memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini.

Hujan Uang di Negeri Sendiri

Pepatah yang kira-kira berbunyi daripada hujan emas di negeri orang, lebih enak hujan batu di negeri sendiri kelihatannya sudah harus direvisi menjadi ….. daripada hujan emas di negeri orang, lebih enak hujan uang di negeri sendiri. Hujan uang di Indonesia? Ya, itu terjadi di Kota Serang, Provinsi Banten pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008.

Sebuah pesawat Cessna terbang rendah di atas Lapangan Grup 1 Kopassus dan menebarkan uang dalam pecahan Rp 1.000, Rp 5.000, dan Rp 10.000. Hajatan tersebut merupakan gawe seorang motivator dan ahli pemasaran dalam rangka promosi penerbitan buku keduanya yang berjudul Marketing Revolution.

Tujuan yang akan diraih oleh orang tersebut boleh dikatakan telah tercapai. Berbagai media, baik nasional maupun internasional meliput acara “hujan uang” yang dilakukan. Namun demikian, saya sangat prihatin dan miris. Mengapa? Karena demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, telah digunakan cara-cara yang kurang etis yaitu dengan mengekploitasi saudara-sadara kita yang kurang mampu. Bayangkan saja, demi uang yang dijatuhkan dari langit, seorang nenek ikut-ikutan berlari dan berebut. Seorang pria bahkan sampai kehilangan kuku jari kakinya karena tersandung. Lebih bijak apabila uang tersebut dibagikan secara langsung (kalau memang berniat untuk beramal, kalau nggak… ya lain lagi ceritanya) daripada dengan cara yang bombastis dan nyentrik.

Demontrasi

Beberapa hari terakhir ini, berita-berita di media cetak dan elektronik mengangkat kegiatan demontrasi (demo) yang dilakukan oleh beberapa pihak. Demontrasi yang dilakukan tersebut  mengangkat isu yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM atau Ahmadiyah . Dalam era demokrasi saat ini, demontrasi (demo) adalah hal yang wajar dan dijamin oleh UU.

Namun, demontrasi (demo) tersebut cenderung anarkis dan menimbulkan kerugian pada beberapa pihak. Contoh nyata adalah demo yang dilakukan mahasiswa di kampus Universitas Nasional yang berakhir dengan bentrokan. Pihak mahasiswa dan kampus menjadi pihak yang merugi. Ada lagi demo mahasiswa di depan kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Para mahasiswa melakukan pemblokiran jalan, pembakaran ban, dan mencoret mobil dinas pemerintah dengan cat semprot. Pihak yang dirugikan adalah para pengguna jalan yang terjebak kemacetan. Fakta terbaru adalah demontrasi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Lapangan Monas yang terlibat bentrok dengan Laskar Pembela Islam (LPI). Di sini, peserta demo dari AKKBB banyak yang luka.

Melihat contoh-contoh di atas, saya menjadi bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan demontrasi Atau pihak-pihak yang melakukan demontrasi yang salah? Lalu dimanakah peran pemerintah?

Berdasarkan UU No. 9/2008 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pasal 6, antara lain menyebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Pasal 7 di UU yang sama menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Selanjutnya, pasal 9 menyebutkan bahwa pelaku atau peserta penyampai pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Nah, dari UU di atas, kita dapat melihat bahwa pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk melakukan demontrasi dengan tanggung jawab dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Seyogyanya hal ini menjadi pegangan bagi peserta demontrasi. Butuh kedewasaan untuk berpikir dan bersikap. Jangan ada lagi kekerasan, baik itu disengaja maupun tidak. Marilah kita bersama-sama menegakkan demokrasi dan bukan mencoba mendirikan democrazy.

Korupsi di Bea Cukai

Minggu, 1 Juni 2008 | 12:01 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono

JAKARTA, MINGGU – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan keterlaluan jika masih ada aparat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak Departemen Keuangan yang melakukan penyelewengan. Sebab, di departemen tersebut termasuk di Ditjen Bea Cukai dan Pajak sudah dilakukan reformasi pegawai dimana mereka mendapat kesejahteraan yang lebih baik di departemen dan lembaga lainnya.

Penilaian Wapres Jusuf Kalla itu dilontarkan menanggapi masih adanya penyelewengan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan. Hal itu disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla menjawab pers setelah pengambilan gambar “Bincang-bincang Jalan” dari salah satu stasiun televisi di tepi Situ Lembang, Jakarta Pusat, Minggu (1/6).

“Pemerintah sudah melakukan reformasi kepegawaian, yaitu dengan ditetapkannya gaji yang jauh lebih dari lainnya. Karena itu, kalau masih terjadi (penyimpangan), itu sudah dianggap keterlaluan,” tandas wapres.

Jumat (30/5) lalu, KPK yang melakukan penggeledahan mendadak di Ditjen Bea Cukai berhasil menemukan uang senilai Rp 500 juta yang berada di laci-laci karyawan Ditjen tersebut. Dana tersebut diduga sebagai bentuk hasil penyelewengan. Sebab itu, tambah Wapres, menteri keuangan menuntut untuk perbaikan menyeluruh.

“Reformasi pegawai memang mengarah untuk menertibkan pegawai, yaitu dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pegawai sesuai fungsinya supaya mereka bisa hidup lebih baik,” ujarnya. Wapres meminta pegawai Departemen Keuangan tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. “Itulah mengapa sekarang ini menteri keuangan dan dirjen Bea Cukai serta dirjen Pajak melakukan penertiban seperti itu,” ujar Jusuf Kalla.

Sumber: Kompas

Untuk mengatasi korupsi yang sudah mendarah daging di negeri kita ini, sebaiknya bukan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan (menaikkan penghasilan) yang sudah terbukti tidak berhasil. Ada baiknya menggunakan pendekatan hukuman yang berat yang dapat menimbulkan efek jera. Contoh yang berhasil adalah China dengan penerapan hukuman mati bagi para koruptor.

Bangkit

Bangkit itu susah…
Susah melihat orang lain susah
Senang melihat orang lain senang

Bangkit itu takut…
Takut untuk korupsi
Takut untuk makan yang bukan haknya

Bangkit itu malu…
Malu menjadi benalu
Malu karena minta melulu

Bangkit itu marah…
Marah bila martabat bangsa dilecehkan

Bangkit itu mencuri…

Mencuri perhatian dunia dengan prestasi

Bangkit itu kidak ada…
Tidak ada kata menyerah
Tidak ada kata putus asa

Bangkit itu aku…
Aku untuk Indonesiaku

Pemadaman Bergilir PLN

Rabu, 28 Mei 2008,  listrik di rumah padam sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Kamis, 29 Mei 2008, lagi-lagi listrik padam mulai dari pukul 17.30 WIB sampai pukul 20.30 WIB.

Saya berpikir, mungkin ada kerusakan jaringan PLN di sekitar daerah tempat tinggal saya. Eh, ga taunya, pemadaman disebabkan karena adanya gangguan pasokan listrik pada sistem transmisi Jawa-Bali. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media (dan bukan dari PLN), gangguan tersebut disebabkan oleh tersendatnya suplai BBM ke 2 pembangkit, yaitu Tambak Lorok (Semarang) dan Muara Tawar (Bekasi).

Lagi-lagi masalah seperti ini terjadi. PLN dengan seenaknya melakukan pemadaman tanpa adanya pengumuman dan sosialisasi terlebih dahulu dan akibatnya… PLN digugat oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat sebesar Rp 10 milyar.

API mengajukan gugatan karena perusahaan tekstil dan polimer di daerah Majalaya, Banjaran, Rancaekek, Leuwigajah, Cimahi, dan Padalarang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Kerugian tersebut timbul karena perusahaan tetap harus membayar upah buruh di saat proses produksi terhenti. Selain itu, pengiriman barang kepada pembeli juga tertunda. Hal tersebut terjadi karena PLN tidak menyampaikan pengumuman dan sosialisasi jauh-jauh hari. Perusahaan tekstil dan polimer menerima pemberitahuan dari PLN hanya 10 menit sebelum pemadaman melalui telpon sehingga tidak mungkin bagi perusahaan tersebut untuk melakukan persiapan.

Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi PLN dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.