Merah Darahku Putih Tulangku

Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah kursus yang diselenggarakan oleh IMF-STI. Kursus berlangsung selama 2 minggu dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dampak kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap perekonomian negara tersebut. Sebagai nara sumber adalah 3 orang tutor, yaitu1 dari Amerika, 1 dari India, dan 1 lagi dari Indonesia.

Yang menarik dari kursus tersebut bukan hanya materi yang diberikan tetapi juga sosok dari salah satu pengajarnya. Pengajar yang dari Indonesia, sebut saja Pak A memiliki background seorang akademisi. Beliau pernah menjadi dosen di sebuah universitas di Australia. Gelar S1, S2, dan S3 yang disandangnya, semuanya diperoleh dari universitas luar. Bahkan, sampai saat ini, beliau juga hidup dan mencari nafkah di luar negeri. Singkat kata, hampir sebagian besar waktunya dihabiskan di negeri orang.

Kehidupan di luar negeri tidak membuat Pak A lupa daratan. Selama di sana, beliau masih mengamati dan memperhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Bahkan selama kursus, beliau juga banyak berdiskusi dengan para peserta tentang keadaan perekonomian Indonesia dan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis yang disebabkan oleh subprime mortgage crisis di Amerika.

Pemikiran-pemikiran yang disampaikan sangat masuk akal dan layak untuk diterapkan. Sekarang tinggal bagaimana caranya agar solusi yang ditawarkan dapat diadopsi oleh pemerintah. Sudah saatnya pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Pak A ini. Banyak orang-orang kita yang hidup di luar negeri tetapi masih concern terhadap negaranya. Tidak seperti politikus-politikus di dalam negeri yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan partainya.

Ekonomi Kreatif

Sudah saatnya pemerintah mengganggap serius hal ini. Ekonomi kreatif dapat dikembangkan sebagai sumber devisa bagi negara. Tulisan dari Kafi Kurnia di bawah ini membahas hal tersebut.

Creative Economy
Oleh: Kafi Kurnia, peka@indo.net.id
Sumber: Intrik, Gatra Edisi 23 Beredar Senin, 17 April 2006

DALAM acara ngopi-ngopi dengan seorang teman lama, tiba-tiba saja muncul topik “creative economy“. Kebetulan teman ini senior dalam bidang periklanan. Beliau paham betul makna kata “kreativitas”. Mungkinkah ekonomi kita berubah dari ekonomi yang bertumpu pada pengolahan sumber daya menjadi ekonomi konsep baru yang mengandalkan kreativitas?

Di negara maju, creative economy telah menjadi roda penggerak ekonomi yang tidak bisa lagi dianggap enteng. Industri hiburan yang terdiri dari film, musik, media, dan penerbitan di Amerika Serikat memiliki nilai sangat besar. Tahun 2005, hanya 20% buruh Amerila yang bekerja di sektor industri secara langsung, 80% sisanya diserap sektor lain. Hal yang sama terjadi di India. Lihat aja Bollywood dan sektor software yang berkembang akhir-akhir ini. Semuanya menunjukkan gejala pembaruan ekonomi, yaitu creative economy.

Creative economy punya nilai lebih tinggi. Sebagai pembanding, nilai kapitalisasi saham Microsoft, yang hanya memiliki kurang lebih 30.000pegawai di seluruh dunia, mencapai US$ 600 milyar. Sedangkan nilai kapitalisasi saham McDonald’s, yang pegawainya di seluruh dunia melebihi 300.000 orang, cuma kurang dari sepersepuluh Microsoft. Jelas creative economy bias menjadi potensi sangat dahsyat

Creative economy punya beberapa kelebihan unik. Misalnya saja, sebuah ide, lagu, atau film dapat menyebar ke seluruh dunia dalam tempo sangat singkat, sekalipun jalur distribusinya 100% secara virtual. Berbeda dengan produk-produk industri nyata, yang butuh logistik dan jalur distribusi berlapis-lapis. Di samping mahal, juga memakan sumber daya dengan kecepatan jauh lebih rendah.

Hanya saja, produk-produk creative economy, seperti film, buku, musik, software komputer, dan video games, sangat mudah dipalsukan dan dibajak. Semata-mata karena ongkos menggandakannya sangat murah. Juga dengan teknologi saat ini, kecepatan dan kemampuan memalsukan tak terhitung sangat cepatnya. Lalu, di mana posisi kita dalam creative economy saat ini?

Saya pribadi menganggap creative economy di Indonesia perlu dikembangkan secepat mungkin, untuk menciptakan daya saing yang lebih berimbang secara global. Misalnya saja, beberapa produk creative economy seperti musik Indonesia populer, dangdut, sinetron, dan desain batik sudah menjadi komoditas ekspor yang baik. Potensi lainnya masih banyak. Rahasianya sederhana. Yaitu menggunakan imajinasi untuk menciptakan ide baru, yang mampu mengglobal dan laku diekspor.

Seorang teman berkilah bahwa di kantong-kantong produksi keramik di Jawa Barat atau mebel di Jawa Tengah dan perhiasan serta lukisan di Bali, kita punya sumber daya perajin sangat berpengalaman, terampil, dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang tidak ada justru desainer kreatif yang mampu melahirkan ide-ide baru yang orisinal dan segar, sehingga produk kerajinan tidak melulu berkualitas rendah dengan desain ketinggalan zaman.

Tak mengherankan apabila banyak orang asing, yang datang dengan desain baru yang segar, lalu membuat produknya di sentra produksi di Jawa dan Bali, kemudian mengekspornya dengan nama atau merek sendiri. Buntutnya, perajinkita tetap saja menerima upah yang rendah.

Seorang teman melaporkan, di sebuah butik di Las Vegas, ia melihat sebuah baju kebaya ala Indonesia dipajang di etalase paling depan. Ketika ia bertanya tentang harganya, konon mendekati Rp 200 juta. Ia sampai terkaget-kaget. Ia juga kaget ketika di bandara menemukan sebuah buku tentang kebaya, tetapi bukan ditulis orang Indonesia, melainkan oleh orang Malaysia. Ia pun waswas, jangan-jangan kebaya nantinya diklaim sebagai hasil karya orisinal Malaysia.

Kadang saya sangat sedih melihat desain batik secara sembrono diaplikasikan misalnya, ke dasi, baju seragam, atau produk-produk interior, tanpa sedikit pun memperhatikan kreativitas apik dan komersial. Di Yogyakarta, di sebuah pusat perbelanjaan, sang satpam memakai seragam dengan peci, dasi, dan kemeja yang semuanya dari batik. Tapi kesannya asal tempel. Tidak menggunakan kepekaan estetik. Akibatnya, terlihat seperti batik yang diperlakukan sewenang-wenang.

Ada baiknya sekolah dan pusat pelatihan yang mampu memberdayakan kreativitas dibentuk dan diperbanyak. Semata-mata agar muncul kreativitas yang bisa menggerakkan ekonomi dan daya saing.

The Failure of Inflation Targeting

Di bawah ini adalah tulisan dari Joseph E. Stiglitz yang cukup menarik mengenai Inflation Targeting Framework (ITF).

The Failure of Inflation Targeting, by Joseph E. Stiglitz

New York – The World’s central bankers are a close-knit club, given to fads and fashions. In the early 1980’s, they fell under the spell of monetarism, a simplistic economic theory promoted by Milton Friedman. After monetarism was discredited – at great cost to those countries that succumbed to it – the quest began for a new mantra.

The answer came in the form of “inflation targeting,” which says that whenever price growth exceeds a target level, interest rates should be raised. This crude recipe is based on little economic theory or empirical evidence; there is no reason to expect that regardless of the source of inflation , the best response is to increase interest rates. One hopes that most countries will have the good sense not to implement inflation targeting; my sympathies go to the unfortunate citizens of those that do. (Among the list of those who have officially adopted inflation targeting in one form or another are: Israel, the Czech Republic, Poland, Brazil, Chile, Colombia, South Africa, Thailand, Korea, Mexico, Hungary, Peru, the Philippines, Slovakia, Indonesia, Romania, New Zealand, Canada, the United Kingdom, Sweden, Australia, Iceland, and Norway.)

Today, inflation targeting is being put to the test – and it will almost certainly fail. Developing countries currently face higher rates of inflation not because of poorer macro-management, but because oil and food prices are soaring, and these items represent a much larger share of the average household budget than in rich countries. In China, for example, inflation is approaching 8% or more. In Vietnam, it is even higher and is expected to approach 18.2% this year, and in India it is 5.8% . By contrast, US inflation stands at 3%. Does that mean that these developing countries should raise their interest rates far more than the US?

Inflation in these countries is, for the most part, imported . Raising interest rates won’t have much impact on the international price of grains or fuel. Indeed, given the size of the US economy, a slowdown there might conceivably have a far bigger effect on global prices than a slowdown in any developing country, which suggests that, from a global perspective, US interest rates, not those in developing countries, should be raised.

So long as developing countries remain integrated into the global economy – and do not take measures to restrain the impact of international prices on domestic prices – domestic prices of rice and other grains are bound to rise markedly when international prices do. For many developing countries, high oil and food prices represent a triple threat: not only do importing countries have to pay more for grain, they have to pay more to bring it to their countries and still more to deliver it to consumers who may live a long distance from ports.

Raising interest rates can reduce aggregate demand, which can slow the economy and tame increases in prices of some goods and services, especially non-traded goods and services. But, unless taken to an intolerable level, these measures by themselves cannot bring inflation down to the targeted levels. For example, even if global energy and food prices increase at a more moderate rate than now – for example, 20% per year – and get reflected in domestic prices, bringing the overall inflation rate to, say, 3% would require markedly falling prices elsewhere. That would almost surely entail a marked economic slowdown and high unemployment. The cure would be worse than the disease.

So, what should be done? First, politicians, or central bankers, should not be blamed for imported inflation, just as we should not give them credit for low inflation when the global environment is benign. Former US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, it is now recognized, deserves much blame for America’s current economic mess. He is also sometimes given credit for America’s low inflation during his tenure. But the truth is that America in the Greenspan years benefited from a period of declining commodity prices, and from deflation in China, which helped keep prices of manufactured goods in check.

Second, we must recognize that high prices can cause enormous stress, especially for lower-income individuals. Riots and protests in some developing countries are just the worst manifestation of this.

Advocates of trade liberalization touted its advantages; but they were never fully honest about its risks, against which markets typically fail to provide adequate insurance. Over a quarter-century ago, I showed that, under plausible conditions, trade liberalization could make everyone worse off. I was not arguing for protectionism, but rather sounding a cautionary note that we must be aware of the downside risks and be prepared to deal with them.

When it comes to agriculture, developed countries, such as the US and European Union members, insulate both consumers and farmers from these risks. But most developing countries do not have the institutional structures, or the resources, to do likewise. Many are imposing emergency measures like export taxes or bans, which help their own citizens, but at the expense of those elsewhere.

If we are to avoid an even stronger backlash against globalization, the West must respond quickly and strongly. Bio-fuel subsidies, which have encouraged the shift of land from producing food into energy, must be repealed. In addition, some of the billions spent to subsidize Western farmers should now be spent to help poorer developing countries meet their basic food and energy needs.

Most importantly, both developing and developed countries need to abandon inflation targeting. The struggle to meet rising food and energy prices is hard enough. The weaker economy and higher unemployment that inflation targeting brings won’t have much impact on inflation; it will only make the task of surviving in these conditions more difficult.

Source: Project Syndicate

Setujukah Anda dengan BLT?

Apabila ada seseorang mengajukan pertanyaan itu kepada saya, dengan tegas saya akan menjawab TIDAK karena:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menggunakan data tahun 2005 yang kurang sesuai dengan kondisi sekarang.

2. Pemerintah kurang persiapan dalam pelaksanaanya. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang berhak menerima BLT berkenaan dengan pencairan yang dimulai tanggal 29 Mei 2008.

3. Pemberian BLT membuat masyarakat semakin malas karena tanpa bekerja mereka bisa memperoleh uang. Saya lebih memilih pelaksaan proyek padat karya seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada tahun 1999 dahulu.

Good Bye OPEC…

Akhirnya, terhitung mulai 28 Mei 2008, Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC. Alasan utamanya keluar dari OPEC adalah karena Indonesia telah menjadi net oil importer. Status Indonesia sebagai net oil importer telah dimulai sejak 5 tahun yang lalu dimana jumlah impor minyak lebih besar daripada ekspor. Hal ini terjadi karena produksi minyak nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2002, jumlah produksi mencapai 1,252 juta barel per hari. Namun, pada tahun 2007, jumlah produksi hanya mencapai 910 ribu barel/hari.

Saya berpendapat, keputusan pemerintah keluar dari keanggotaan OPEC sangatlah tepat karena:

1. Indonesia telah menjadi net oil importer dan bukan lagi murni negara pengekspor minyak.

2. Sabagai salah satu bentuk penghematan karena dana yang dialokasikan untuk iuran keanggotaan OPEC bisa digunakan untuk keperluan lainnya yang lebih mendesak (mis. menyelamatkan APBN… 🙂 ). Jumlahnya sekitar 2 juta euro atau US$3,14 juta.

Orang Miskin Bertambah

Pada tulisan saya terdahulu, telah disinggung tentang klaim pemerintah bahwa jumlah orang miskin tidak bertambah walau ada kenaikan BBM. Dalam tulisan tersebut, juga saya sampaikan pendapat pribadi mengenai jumlah orang miskin. Dan kelihatannya, pendapat awam saya tersebut akan terbukti kebenarannya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan jumlah orang miskin akan bertambah sebesar 4,5 juta jiwa. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak mampu mencegah kenaikan jumlah penduduk miskin. Total orang miskin diperkirakan mencapai 41,7 juta jiwa (21,92% dari total jumlah penduduk) yang berarti lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yaitu sebesar 14,8 juta jiwa (15% dari total jumlah penduduk).

Di Balik Kenaikan Harga BBM

Kita telah sama-sama tahu bahwa pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM. Tapi tidak semua tahu, mengapa harga BBM harus naik? Di bawah ini adalah alasan yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

1. Harga minyak dunia mengalami kenaikan.
2. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh oran kaya.
3. Selisih harga BBM domestik dengan negara tetangga terlalu tinggi.

Menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak populis. Pemerintah “nekad” melakukannya sebagai jalan terakhir mengatasi harga minyak dunia yang terus merangkak naik. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Meningkatkan lifting (produksi) minyak dari 916 kiloliter menjadi 927 kiloliter.
2. Penghematan belanja departemen sebesar Rp 30,3 trilyun.
3. Mengoptimalkan penerimaan negara non migas menjadi Rp 20 trilyun.
4. Penghematan dan efisiensi Pertamina sebesar Rp 7 trilyun.
5. Penghematan biaya PLN sebesar Rp 5 trilyun.
6. Penghematan energi di kantor-kantor pemerintah.
7. Pembentukan tim nasional penghematan energi.

Meskipun harga BBM telah dinaikkan, tidak sepenuhnya Indonesia lepas dari ancaman. Masih ada beberapa resiko yang mengintai, antara lain:

1. Ketidakseimbangan terus terjadi karena besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah.
2. Setiap hari pemerintah menaggung subsidi sebesar Rp 727,6 milyar (apabila harga BBM tetap) dan Rp 550 milyar (apabila harga BBM dinaikkan).
3. Menurunnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan finansial negara.

Lalu, apa kompensasi bagi rakyat miskin dengan adanya kenaikan harga BBM? Pemerintah telah menetapkan 3 program sistematis dan simultan untuk masyarakat miskin.

1. Bantuan perlindungan sosial rumah tangga miskin.
– Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran.
– Program Keluarga Harapan (PKH).
– Beras untuk keluarga miskin (raskin) senilai Rp 4,2 trilyun.
– Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
– Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
– Bantuan sosial korban bencana, penyandang cacat, dan lansia.

2. Pemberdayaan masyarakat.
Disebut juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan anggaran sebesar Rp 13,3 trilyun yang terbagi untuk 3.999 kecamatan (36.417 desa). Tiap kecamatan memperoleh Rp 3 milyar.

3. Penguatan usaha mikro dan kecil.
– Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya di bawah Rp 5 juta (tanpa agunan) dan telah disalurkan sebesar Rp 5 trilyun untuk 400 ribu nasabah.
– Penambahan alokasi dana KUR sebesar Rp 1 trilyun di tahun 2009.